Perkembangan Ekonomi di Indonesia

Perkembangan Ekonomi di Indonesia

By : nurmala hayati ( ES : 2014138290161 )

Mahasiswa STAINIM Sidoarjo

Matkul : aplikasi ekonnomi

1.1  Latar Belakang

Ekonomi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Seiring perkembangan zaman ,tentu kebutuhan terhadap manusia bertambah oleh karena itu ekonomi secara terus-menerus mengalami pertumbuhan dan perubahan. Perubahan yang secara umum terjadi pada perekonomian yang dialami suatu negara seperti inflasi ,pengangguran , kesempatan kerja, hasil produksi,dan sebagainya. Jika hal ini ditangani dengan tepat maka suatu negara mengalami keadaan ekonomi yang stabil, mempengaruhi kesejahteraan kehidupan penduduk yang ada negara tersebut.

Sudah hampir 66 tahun Indonesia merdeka. Akan tetapi kondisi perekonomian Indonesia tidak juga membaik. Masih terdapat ketimpangan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, serta pendapatan per kapita yang masih rendah. Untuk dapat memperbaiki sistem perekonomian di Indonesia, kita perlu mempelajari sejarah tentang perekonomian Indonesia dari masa penjajahan, orde lama, orde baru hingga masa reformasi. Dengan mempelajari sejarahnya, kita dapat mengetahui kebijakan-kebijakan ekonomi apa saja yang sudah diambil pemerintah dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia serta dapat memberikan kontribusi untuk mengatasi permasalah ekonomi yang ada.

1.2.PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka rumusan masalah yang dikaji dalam pembuatan makalah ini difokuskan tentang Perkembangan Perekonomian Indonesia. Adapun perumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

v  Bagaimana perkembangan perokonomian Indonesia hingga saat ini ?

1.3.TUJUAN

Untuk memberikan suatu wawasan dan pengetahuan mengenai sejarah perekonomian Indonesia, dan agar lebih memahami perkembangan ekonomi di Indonesia secara luas. Selain itu, makalah ini dibuat sebagai bahan penyelesaian tugas makalah mata kuliah softskill mengenai Perekonomian Indonesia

 

BAB II

Pembahasan

2.Tinjauan Pustaka

Sejak tahun 1970 pembangunan ekonomi mengalami redefinisi. Sejak tahun tersebut muncul pandangan baru yaitu tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi tidak lagi menciptakan tingkat pertumbuhan GNP yang setinggi-tingginya, melainkan penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang (Todaro 2004: 21)

Sementara itu Swasono (2004a.:13) dalam bukunya berjudul Kebersamaan  dan Asas Kekeluargaan mengatakan Pembangunan ekonomi berdasarkan Demokrasi Ekonomi adalah pembangunan yang partisipatori dan sekaligus emansipatori. Selanjutnya Swasono mengatakan bahwa pembangunan ekonomi bukan saja berarti kenaikan pendapatan, tetapi juga kenaikan pemilikan  (entitlement).

Menurut Human Development Report (2000:3b.) menyatakan:  “Development should begin with the fulfillment of the basic material needs of an individual including food, clothing, and shelter, and gradually reach the highest level of self-fulfillment. The most critical form of self-fulfillment include leading a long and healthy life, being educated, and enjoying a decent standard of living. Human development is a multidimensional concept comparising four demension, economic, social-psyhological, political and spiritual.

2.1.Teori Pembangunan Ekonomi

A. Teori Klasik

Adam Smith

Teori Adam Smith beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada adanya pertambahan penduduk. Dengan adanya pertambahan penduduk maka akan terdapat pertambahan output atau hasil.

Teori Adam Smith ini tertuang dalam bukunya yang berjudul An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.

David Ricardo

Ricardo berpendapat bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan upah menjadi turun. Upah tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum sehingga perekonomian akan mengalami kemandegan (statonary state). Teori David Ricardo ini dituangkan dalam bukunya yang berjudul The Principles of Political and Taxation.

B. Teori Neoklasik

Robert Solow

Robert Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern dan hasil atau output. Adapun pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif. Oleh karenanya, menurut Robert Solow pertambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif.

Harrord Domar

Teori ini beranggapan bahwa modal harus dipakai secara efektif, karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut. Teori ini juga membahas tentang pendapatan nasional dan kesempatan kerja

2.2.Indikator Pembangunan Ekonomi

Pembangunan Ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita (Irawan dan M. Suparmoko, 6:2002). Di samping itu, pembangunan ekonomi juga dapat dikatakan sebagai  upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang berskala besar, yakni skala sebuah Negara. Oleh karena skala yang besar tersebut, dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi masih sering mengalami kesulitan. Ditambah lagi ukuran tingkat kesejahteraan yang tidak sederhana karena meliputi banyak hal atau multidimensi. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, ahli ekonomi pembangunan menyusun dan mengidentifikasikan berbagai indicator pembangunan.

Indikator merupakan sumber informasi yang sistematik serta obyektif yang hampir setiap hari beberapa surat kabar menulis statistic yang baru dikeluarkan oleh pemerintah. Indicator adalah sebuah instrument yang menunjukkan keterkaitan berbagai hal. Pemerintah misalnya, secara regular mensurvei rumah tangga ataupun perusahaan untuk mempelajari aktivitas dan dampak kegiatan mereka terhadap kesejahteraannya. Tanpa adanya indicator-indikator ini, pola atau gejala yang sedang terjadi serta pengaruhnya akan sulit diketahui secara pasti. Indikator yang diperoleh secara survey oleh pemerintah ataupun lembaga yang berkepentingan digunakan sebagai tolak ukur untuk mengawasi dan merumuskan suatu kebijakan. Dapat disimpulkan bahwa indicator pembangunan ekonomi adalah suatu instrument untuk mengetahui derajat pembangunan yang dilakukan oleh suatu Negara yang meliputi beberapa aspek.

Adapun pentingnya indicator-indikator pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut :

1.            Memantau perilaku perekonomian

2.            Kepentingan analisis ekonomi

3.            Dasar pengambilan keputusan

4.            Dasar perbandingan internasional

Pembangunan Ekonomi memiliki tiga Indikator pokok, berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing Indikator Pembangunan Ekonomi :

A.    Indikator Moneter

Indikator ini berkaitan dengan uang. Uang disini berupa tingkat income yang diterima oleh masyarakat. Dalam indicator moneter, ada beberapa indicator yang dapat diukur, yakni :

1. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita seringkali digunakan pula sebagai indicator pembangunan selain untuk membedakan tingkat kemajuan ekonomi antara Negara-negara nmaju dengan Negara sedang berkembang. Pendapatan per kapita selain dapat memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di berbagai Negara juga dapat menggambarkan perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi di antara berbagai Negara.

Melalui indikator pendapatan perkapita ini Bank Dunia (2003) mengklasifikasikan negara menjadi tiga golongan, yaitu :

1.            Negara berpenghasilan rendah (low-income economies)

Negara-negara ini memiliki Pendapatan perkapita Kurang atau sama dengan US$ 745 pada tahun 2001.

2.            Negara berpenghasilan menengah (middle-income economies)

Kelompok Negara ini memiliki Pendapatan perkapita lebih dari US$ 745 namun kurang dari US$ 8.626 pada tahun 2001.

kelompok Negara ini dibagi menjadi :

a.    Negara berpenghasilan menengah papan bawah (lower-middle-income economies)dengan GDP perkapita antara US$ 746 sampai US$2.975.

b.    Negara berpenghasilan menengah papan atas (upper-middle-income economies) dengan GDP perkapita antara US$2.976 sampai US$ 9.025.

c.     Negara berpenghasilan tinggi (high- income economies)

Negara di dalam kelompok ini mempunyai GDP perkapita sebesar US$ 9.206 atau lebih pada tahun 2001.

Dalam metode Purchasing Power Parity dikenal dua versi yaitu versi absolut dan versi relatif (Kuncoro, 2001: bab 10).Versi absolut menjelaskan bahwa kurs spot ditentukan oleh harga relative dari sejumlah barang yang sama (ditunjukkan oleh indeks harga).Sedangkan, versi relatif mengatakan bahwa persentase perubahan kurs nominal akan sama dengan perbedaan inflasi di antara kedua negara.

Dalam menggunakan pendapatan per kapita sebagai indicator pembangunan, kita harus senantiasa hati-hati dan teliti. Hal ini disebabkan oleh adanya pendapat yang mengatakan pembangunan itu bukan hanya sekedar meningkatkan pendapatan riil saja, akan tetapi kenaikan tersebut haruslah berkesinambungan yang disertai dengan perubahan sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan social yang sebelumnya menghambat kemajuan-kemajuan ekonomi.

B.     Indikator Non-Moneter

Indikator ini merupakan indicator yang diambil dari beberapa hal pokok yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Sama halnya dengan indicator sebelumnya, Indikator memiliki beberapa macam-macam sub- Indikator. Berikut ini adalah uraiannya.

1.      Indikator Sosial

Ahli Pembangunan Ekonomi yang bernama Beckerman membedakan berbagai penelitian tentang cara-cara membandingkan tingkat kesejahteraan dalam 3 kelompok.

Kelompok pertama, merupakan suatu usaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan yang terjadi dalam masyarakat yang ada di dalam dua atau beberapa Negara dengan cara memperbaiki pelaksanaan dalam perhitungan pendapatan nasional biasa. Usaha ini dipelopori oleh Colin Clark yang selanjutnya disempurnakan oleh Gilbert dan Kravis.

Kelompok kedua, dengan usaha membuat penyesuaian dalam pendapatan masyarakat yang dibandingkan dengan melihat pertimbangan perbedaan tingkat harga disetiap Negara.

Kelompok ketiga, adalah usaha untuk membuat perbandingan tingkat kesejahteraan dari setiap Negara berdasarkan pada data yang tidak bersifat moneter seperti, jumlah kendaraan bermotor, konsumsi minyak, jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan, dan usaha ini dipelopori oleh tokoh yang bernama Bennet.

Menurut Beckerman, dari tiga cara diatas, cara yang dirasa paling tepat adalah cara yang dilakukan oleh Gilbert dan Kravis. Cara ini merupakan usaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan dan pembangunan di berbagai Negara dengan memperbaiki metode pembanding dengan menggunakan data pendapatan nasional dari masing-masing Negara.

Dengan cara-cara diatas memiliki kelemahan pada Negara sedang berkembang. Pada dasarnya Negara berkembang tidak memiliki data-data tentang cara-cara diatas. Sehingga Beckerman mengemukakan lagi cara yang lain dalam membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai Negara yaitu dengan menggunakan data yang bukan bersifat moneter untuk menentukkan indeks kesejahteraan masyarakat disetiap Negara. Cara ini sering disebut dengan Indikator Non-Moneter Disederhanakan. Untuk itu, berikut adalah data yang dapat digunakan untuk memperoleh indikator tersebut.

·                     Jumlah konsumsi baja dalam satu tahun (kg)

·                     Jumlah konsumsi semen dalam satu tahun dikalikan 10 (ton)

·                     Jumlah surat dalam negeri dalam satu tahun.

·                     Jumlah persediaan pesawat radio dikalikan 10.

·                     Jumlah persediaan telpon dikalikan 10.

·                     Jumlah persediaan berbagai jenis kendaraan.

·                     Jumlah konsumsi daging dalam satu tahun (kg).

Usaha lain juga dilakukan oleh United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) untuk menentukan dan membandingkan tingkat kesejahteraan suatu Negara. Untuk menciptakan indeks taraf pembangunan, ada 18 jenis data yang harus diperoleh yakni :

·                     Tingkat harapan hidup.

·                     Konsumsi protein hewani perkapita.

·                     Presentase anak-anak yang belajar di sekolah dasar dan menengah.

·                     Persentase jumlah anak yang bersekolah di kejuruan.

Apabila indeks pembangunan yang diusulkan oleh UNRISD ini digunakan sebagai indicator kesejahteraan atau pembangunan ekonomi, maka perbedaan tingkat pembangunan antara negara maju dan negara sedang berkembang tidak terlalu besar seperti yang digambarkan berdasarkan pendapatan perkapita masing-masing Negara.

2.      Indeks Kualitas Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, ada sebuah indeks gabungan yang dikenal dengan Physical Quality of Line Index (PQLI) dan Indeks Kualitas Hidup (IKH). Indeks ini diperkenalkan oleh Morris D. Morris. Indeks Kulaitas Hidup (IKH) terdiri dari 3 indikator yakni, tingkat harapan hidup, angka kematian, dan tingkat melek huruf.

Sejak tahun 1990, United Netions for Development Program (UNDP) mengembangkan indeks yang sering dikenal dengan istilah Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Sedangkan indicator yang digunakan untu mengukur indeks ini adalah :

1.    Tingkat harapan hidup.

2.    Tingkat melek huruf masyarakat.

3.    Pendapatan riil perkapita berdasarkan daya beli masing-masing Negara.

Indeks HDI ini besarannya antara 0 sampai dengan 1,0. Apabila angka indeks yang diperoleh dari suatu Negara mendekati 1, maka HDI di Negara tersebut semakin tinggi. Sedangkan, apabila angka indeks mendekati 0, maka Negara tersebut memiliki indeks pembangunan manusia yang rendah.

C.    Indikator Campuran

1.   Pendidikan

Pendidikan adalah suatu indicator yang digunakan dalam mengukur pembangunan ekonomi suatu Negara. Pada umumnya, dalam Negara maju tingkat pendidikan rata-rata tinggi dengan TPAK dari tahun ketahun selalu meningkat. Negara maju sangat memperhatikan tingkat pendidikan para penduduknya. Berbeda dengan Negara sedang berkembang, pendidikan di NSB masih rendah jika dibandingkan Negara maju. Terbukti tingkat melek huruf dan TPAk serta angka partisipasi sekolah masih rendah. Sehingga, dari perbandingan tersebut, indicator yang dapat diukur dalam pendidikan yakni ; tingkat pendidikan, tingkat melek huruf, dan tingkat partisipasi pendidikan.

2.      Kesehatan

Kesehatan merupakan hak asasi yang harus dipenuhi demi keberlangsungannya kehidupan bermasyarakat. Indikator tingkat kesehatan dapat dilihat dari rata-rata hari sakit dan ketersediaannya fasilitas kesehatan. Ketika terpenuhinya pembangunan ekonomi berupa kesejahteraan dalam bidang kesehatan, dapat dilihat dari beberapa indikasi berupa tingkat mortalitas yang rendah, angka pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan angka harapan hidup yang tinggi.

3.      Perumahan

Rumah merupakan kebutuhan primer yang harus terpenuhi oleh masing-masing penduduk.  Indicator perumahan yang sesuai dengan tujuan kesejahteraan penduduk yakni sumber air bersih dan listrik, sanitasi, dan mutu rumah tinggal.

4.      Angkatan Kerja

Penduduk yang dikatakan angkatan kerja adalah orang yang telah berumur 15-64 tahun. Angkatan kerja ini juga dibagi lagi menjadi dua yakni bekerja dan sedang mencari pekerjaan (Menganggur). Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan angkatan kerja adalah, partisipasi tenaga kerja, jumlah jam kerja, sumber penghasilan utama, dan status pekerjaan.

5.      KB dan Fertilitas

Indikator yang dapat digunakan yakni, penggunaan asi, tingkat imunisasi, kehadiran tenaga kesehatan pada kelahiran, dan penggunaan alat kontrasepsi.

6.      Ekonomi

Pembangunan ekonomi pada dasarnya di ikuti dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, kita dapat melihat Indikator ekonomi itu sendiri, yakni tingkat pendapatan dan konsumsi per kapita.

7.      Kriminalitas

Pada dasarnya Negara maju memiliki tingkat kriminalitas yang rendah, hal ini disebabkan sudah lengkapnya alat keamanan Negara yang digunakan oleh Negara tersebut.  Hal ini berbeda dengan keadaan di Negara sedang berkembang. Di NSB, banyak terjadi kriminalitas yang disebabkan beberapa factor seperti adanya cultural shock, ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan, dan adanya kepentingan dari suatu pihan. Indicator kriminalitas itu sendiri diantaranya adalah, jumlah pencurian per tahun, jumlah pembunuhan per tahun, dan jumlah pemerkosaan per tahun.

8.      Perjalanan Wisata

Indikatornya adalah frekuensi perjalanan wiata per tahun.

9.      Akses Media Massa

Akses media bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam masyarakat itu sendiri. Indikatornya antara lain : jumlah surat kabar, jumlah radio, dan jumlah televisi.

Berikut beberapa perbandingan indikator pembangunan ekonomi indonesia  dengan beberapa negara lainya :Jika di lihat dari tingkat PDB ( Pendapatan domestik Bruto ) Indonesia berada pada peringkat 18 dunia. Data ini di dapatkan dari world bank tahun 2009, namun apabila mengacu pada data world bank tahun 2010 Indonesia Indonesia menduduki peringkat ke 16 dunia, naik dua tingkat dari peringkat tahun 2009.

2.3.Perkembangan Ekonomi di indonesia

MASA PASCA KEMERDEKAAN (1945-1950)

Pada masa awal kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk, yang antara lain disebabkan oleh :

– Inflasi yang sangat tinggi, hal ini disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javashe Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.

–     Adanya blockade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk

       menutup pintu perdagangan luar negeri RI.

–     Kas Negara kosong

–     Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi,antara lain :

Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan IR. Surachman pada bulan Juli 1946.

Upaya menembus blockade dengan diplomasi beras ke, mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blockade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.

Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.

Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947

Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.

Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (mengikuti Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).

      

ORDE BARU (1966-1997)

            Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun.

Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salahsatu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja.

Ini adalah awal era Keynes di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah mulai berkiblat pada teori-teori Keynesian. Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Maka sejak tahun 1969, Indonesia dapat memulai membentuk rancangan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). 

Berikut penjelasan singkat tentang beberapa REPELITA:

v  REPELITA I (1967-1974)

Mulai berlaku sejak tanggal 1april 1969. Tujuan yang ingin dicapai adalah pertumbuhan ekonomi 5% per tahun dengan sasaran yang diutamakan adalah cukup pangan, cukup sandang, perbaikan prasarana terutama untuk menunjang pertanian. Tentunya akan diikuti oleh adanya perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

v  REPALITA II (1974-1979)

Target pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 7,5% per tahun. Prioritas utamanya adalah sektor pertanian yang merupakan dasar untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan merupakan dasar tumbuhnya industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.

v  REPALITA III (1979-1984)

Prioritas tetaap pada pembangunan ekonomi yang dititikberatkan pada sector pertanian menuju swasembada pangan, serta peningkatan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.

v  REPALITA IV (1984-1989)

Adalah peningkatan dari REPELITA III. Peningkatan usaha-usaha untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, mendorong pembagian pendapatan yang lebih adil dan merata, memperluas kesempatan kerja. Priorotasnya untuk melanjutkan usaha memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri.

Jika ditarik kesimpulan maka pembangunan ekonomi menurut REPELITA adalah mengacu pada sektor pertanian menuju swasembada pangan yang diikuti pertumbuhan industri bertahap.

MASA REFORMASI

Pemerintahan reformasi diawali pada tahun 1998. Peristiwa ini dipelopori oleh ribuan mahasiswa yang berdemo menuntut presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya dikarenakan pemerintahan Bapak Soerhato dianggap telah banyak merugikan Negara dan banyak yang melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Tahun 1998 merupakan tahun terberat bagi pembangunan ekonomi di Indonesia sebagai akibat krisis moneter di Asia yang dampaknya sangat terasa di Indonesia. Nilai rupiah yang semula 1 US$ senilai Rp. 2.000,- menjadi sekitar Rp. 10.000,- bahkan mencapai Rp. 12.000,- (5 kali lipat penurunan nilai rupiah terhadap dolar). Artinya, nilai Rp. 1.000.000,- sebelum tahun 1998 senilai dengan 500 US$ namun setelah tahun 1998 menjadi hanya 100 US$. Hutang Negara Indonesia yang jatuh tempo saat itu dan harus dibayar dalam bentuk dolar, membengkak menjadi lima kali lipatnya karena uang yang dimiliki berbentuk rupiah dan harus dibayar dalam bentuk dolar Amerika. Ditambah lagi dengan hutang swasta yang kemudian harus dibayar Negara Indonesia sebagai syarat untuk mendapat pinjaman dari International Monetary Fund (IMF). Tercatat hutang Indonesia membengkak menjadi US$ 70,9 milyar (US$20 milyar adalah hutang komersial swasta). 

Pemerintahan reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang sudah mengalami beberapa pergantian presiden, antara lain yaitu :

Bapak B.J Habibie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999)

Pada saat pemerintahan presdiden B.J Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan perubahan-perubahan yang cukup berarti di bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk menstabilkan keadaan politik di Indonesia. Presiden B.J Habibie jatuh dari pemerintahannya karena melepaskan wilayah Timor-timor dari Wilayah Indonesia melalui jejak pendapat

Bapak Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001)

Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman wahid pun belum ada tindakan yang cukup berati untuk menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan. Kepemimpinan Abdurraman Wahid berakhir karena pemerintahannya mengahadapi masalah konflik antar etnis dan antar agama.

Ibu Megawati (23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004)

Masa kepemimpinan Megawati mengalami masalah-masalah yang mendesak yang harus diselesaikan yaitu pemulihan ekonomi dan penegakan hokum. 

Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasai persoalan-persoalan ekonomi antara lain :

–     Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun

–     Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing. Megawati bermaksud mengambil jalan tengah dengan menjual beberapa asset Negara untuk membayar hutang luar negeri. Akan tetapi, hutang Negara tetap saja menggelembung karena pemasukan Negara dari berbagai asset telah hilang dan pendapatan Negara menjadi sangat berkurang.

Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004-sekarang)

Masa kepemimpinan SBY terdapat kebijakan yang sikapnya kontroversial yaitu :

–     Mengurangi subsidi BBM atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

–     Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.

–     Mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepaladaerah. Investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.

–     Lembaga kenegaraan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang

       dijalankan pada pemerintahan SBY mampu memberantas para koruptor tetapi masih tertinggal jauh dari jangkauan sebelumnya karena SBY menerapkan sistem Soft Law bukan Hard Law. Artinya SBY tidak menindak tegas orang-orang yang melakukan KKN sehingga banyak terjadi money politic dan koruptor-koruptor tidak akan jera dan banyak yang mengulanginya. Dilihat dari semua itu Negara dapat dirugikan secara besar-besaran dan sampai saat ini perekonomian Negara tidak stabil.

–     Program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas dikarenakan

       persediaan bahan bakar minyak semakin menipis dan harga di pasaran

       tinggi.

–     Kebijakan impor beras, tetapi kebijakan ini membuat para petani menjerit

       karena harga gabah menjadi anjlok atau turun drastis

Pada tahun 2006 Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF (International Monetary Fund). Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sektor riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sektor riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Pengeluaran Negara pun juga semakin membengkak dikarenakan sering terjadinya bencana alam yang menimpa negeri ini.

BAB III

Penutup

3.1.KESIMPULAN

Perekonomian Indonesia sejak masa penjajahan, pemerintahan masa orde lama hingga masa reformasi masih mengalami beberapa gejolak. Perekonomian Indonesia masih jatuh bangun. Hal itu dapat dilihat dari :

–     Kemiskinan yang masih ada

–     Pengangguran tingkat tinggi dikarenakan jumlah lapangan pekerjaan yang

       tersedia tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja

–     Maraknya para koruptor karena hukum di negeri ini kurang tegas (Indonesia)

       termasuk dalam   5 terbesar Negara terkorup didunia)

–     Masih terjadi kesenjangan ekonomi antara penduduk yang miskin dan yang

       kaya

–     Masih memiliki hutang ke luar negeri

3.2.SARAN

Dalam hal ini, kita sebagai penerus bangsa harus mampu dan terus bersaing dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik dari sebelumnya , harga diri bangsa Indonesia adalah mencintai dan menjaga aset Negara untuk dijadikan simpanan buat anak cucu kelak. Dalam proses pembangunan bangsa ini harus bisa menyatukan pendapat demi kesejahteraan masyarakat umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

http://kumpulanmakalahupdate.blogspot.co.id/

http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia

Dumairy, Perekonomian Indonesia, Erlangga, Jakarta, 1996.